Bawaslu Imbau Kepala Daerah Tidak Rolling Jabatan ASN Jelang Pilkada 2024

- Jurnalis

Kamis, 28 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG’GARDA21– Beberapa bulan ke depan, tepatnya pada 22 September 2024, KPU akan menetapkan calon kepala daerah untuk Pilkada tahun 2024.

Karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta masyarakat bersikap tegas melakukan pengawasan pergantian pejabat menjelang Pilkada, terutama dalam peta kerawanan pemilu.

Terkait hal ini, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir menjelaskan, Pihaknya telah membuat surat imbauan dan intruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten dan Kota.

“Kami telah membuat surat imbauan dan mengintruksikan kepada kabupaten dan kota untuk menyampaikan surat ke Pemerintah Daerah masing-masing,” Katanya.

Andai terbukti ada rolling jabatan seperti pergantian lurah, camat, kepala dinas dan lainnya, pejabat yang berwenang akan dikenakan sanksi.

“Namun bukan berarti pemda tidak boleh melakukan rolling sama sekali, Ketika rolling itu menjadi keharusan dan sudah mendapat izin dari kemendagri itu masih diperbolehkan,” Tutur Hamid.

Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung Muhammad Muhyi menambahkan, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menjalankan intruksi Bawaslu Provinsi. Pihaknya telah menyampaikan surat imbauan terkait hal tersebut kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

“Per hari ini kita sudah menjalankan intruksi Bawaslu Provinsi Lampung, dan tadi kita baru saja menyerahkan surat imbauan kepada Walikota,” Tuturnya.

Pointnya adalah, kepala daerah tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan.

Kemudian, kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Lalu, Kepala daerah tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri mau pun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggap penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. (Yakub)

Baca Juga  Dinas PUPR Jombang Gencar Perbaiki Jalan di Berbagai Kecamatan

Penulis : Yakub

Berita Terkait

Lumbung Pangan Kabuh Mendapat 4 Ton Gabah Kering Dari Dinas Ketahanan Pangan Jombang
Desa Boro, Tanggulangin, Mengadakan Lomba Tingkat RT Di Hadiri Juri Dari Forkopincam 
Kapolda Jatim Ground Breaking Pe,bangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Jombang
Jelang Kongres Nasional IV KAI 2024, KAI Bogor Raya Siap Menangkan Aprillia Supaliyanto
Pemdes Segodorejo,Optimalkan Pembangunan dan perawatan Infrastruktur kantor desa
Kapolsek Terus Dekat dengan Warga, Bahas Keamanan Masyarakat
Kabupaten Jombang Menggelar Pelantikan 918 Petugas Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024
Berantas Miras di Jombang, Polisi Amankan Ratusan Botol Beserta Penjualnya
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 01:37 WIB

Lumbung Pangan Kabuh Mendapat 4 Ton Gabah Kering Dari Dinas Ketahanan Pangan Jombang

Rabu, 29 Mei 2024 - 04:13 WIB

Desa Boro, Tanggulangin, Mengadakan Lomba Tingkat RT Di Hadiri Juri Dari Forkopincam 

Selasa, 28 Mei 2024 - 12:19 WIB

Jelang Kongres Nasional IV KAI 2024, KAI Bogor Raya Siap Menangkan Aprillia Supaliyanto

Selasa, 28 Mei 2024 - 12:16 WIB

Pemdes Segodorejo,Optimalkan Pembangunan dan perawatan Infrastruktur kantor desa

Selasa, 28 Mei 2024 - 08:03 WIB

Kapolsek Terus Dekat dengan Warga, Bahas Keamanan Masyarakat

Minggu, 26 Mei 2024 - 20:48 WIB

Kabupaten Jombang Menggelar Pelantikan 918 Petugas Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024

Minggu, 26 Mei 2024 - 10:01 WIB

Berantas Miras di Jombang, Polisi Amankan Ratusan Botol Beserta Penjualnya

Sabtu, 25 Mei 2024 - 09:29 WIB

Warga Pemangku ll (Dua) Pekon Bakhu Batu Ketulis Gotong Royong Mengecor Dak Masjid AL – Mubarokah 1

Berita Terbaru