Kesepakatan pun tercapai antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa akan secara terbuka memberikan laporan anggaran secara berkala kepada masyarakat dan menjelaskan penggunaan anggaran secara transparan. Selain itu, akan dibentuk mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran desa.
Ketua Ormas PGN menyambut baik kesepakatan ini dan berharap hal ini menjadi langkah awal untuk memperkuat keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan membantu pemerintah desa dalam memastikan anggaran desa digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan masyarakat desa Brodot dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara Ormas PGN dan pemerintah desa diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun transparansi, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Akhirnya, Musyawarah Desa untuk penetapan PAPBDes tahun anggaran 2023 di Balai Desa Brodot, Jombang, sukses dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ormas PGN. Keterbukaan dan transparansi anggaran menjadi fokus diskusi, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kehadiran Ormas PGN memberikan sumbangsih berarti dalam membangun sinergi dengan pemerintah desa dan mendorong terwujudnya penggunaan anggaran desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Penulis : Bayu
Halaman : 1 2












