Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyoroti pentingnya penguatan transparansi dan digitalisasi informasi di lingkungan DPRD. Menurutnya, publik perlu memiliki akses lebih mudah terhadap program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, hingga rapat komisi. “Digitalisasi informasi menjadi kebutuhan. Masyarakat harus bisa mengakses produk legislasi dan agenda wakil rakyat secara terbuka,” kata Mufid.
Menanggapi masukan tersebut, perwakilan Diskominfo menyatakan kesiapan mendukung penguatan sistem informasi digital guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD sekaligus meningkatkan pelayanan informasi publik.
Menutup forum, Danang menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta. Ia berharap FPD menjadi fondasi kuat dalam merancang Renja 2027 yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami berharap dukungan semua pihak agar perencanaan ini benar-benar berdampak nyata dan cepat menjawab kebutuhan masyarakat Jombang,” tandasnya.
Institusi pemerintah daerah berharap bahwa Renja 2027 yang disusun melalui FPD dapat menghadirkan program-program yang lebih terukur, terarah, serta berbasiskan kebutuhan warga Jombang.
Penulis : Julek
Halaman : 1 2
