Sementara dalam kesempatan yang sama Camat Gudo Arif Hidayat menyampaikan bahwa program PTSL sangat membantu masyarakat utamanya untuk mengurangi sengketa tanah yang kerap kali terjadi.
“Dengan sertifikat maka kepastian hukum akan tanah akan terjamin, selain itu juga memperjelas batas tanah dengan pasti sehingga akan meminimalisir perselisihan yang sering terjadi antar warga,” katanya.
Dari BPN, mengatakan program PTSL dilaksanakan sebagai proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah di dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
“Kami lakukan pengukuran luas bidang tanah dengan sasaran semua tanah yang ada di desa/kelurahan untuk dibuatkan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki secara adil dan merata,” katanya.
Masih dalam sambutannya Bpk. Dodik W. selaku Petugas Pengumpul Data Yuridis BPN Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa apabila dalam hasil sertifikat yang dibagikan terdapat kekeliruan dalam proses pencetakan seperti nama, tanggal lahir, peta blok, batas- batas, objek, dan sebagainya agar segera menyampaikan ke pemerintah desa Krembangan untuk segera ditindak lanjuti kepada BPN. Apabila pemilik sertifikat berhalangan hadir mengambil sertifikatnya, diharap menyertakan surat kuasa yang dilampiri fotocopy KTP dan KK pemberi kuasa dan yang dikuasakan. Beliau juga menyampaikan agar penerima sertifikat lebih bijaksana dalam penggunaan sertifikat sebagai jaminan hutang piutang kepada instansi lain.
Salah seorang warga penerima sertifikat mengaku senang akhirnya mendapat sertifikat tanah, karena sertifikat ini bisa menjadi bukti kepemilikan tanah secara resmi dan bisa menambah nilai jual. “Alhamdulillah, akhirnya saya menerima sertifikat tanah melalui program PTSL, dan sekarang saya punya bukti kepemilikan tanah secara resmi, ” tutur Mujiono warga dusun Gempol Kerep desa Krembangan.
Penulis : Sulistiyowati
Halaman : 1 2
