Jombang, Garda 21 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menerima kunjungan studi banding dari Komisi A DPRD Kabupaten Jombang yang terdiri dari 18 anggota, dipimpin oleh Bapak Totok Hadi R. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menggali lebih dalam mengenai optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan desa.
Dalam pertemuan tersebut, Bapak Agus memberikan gambaran mengenai perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di Sleman. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada kemajuan, distribusi pendapatan dari BUMDes belum merata. Dari 72 desa, hanya lima desa yang berhasil meraih pendapatan signifikan. Contohnya, objek wisata Tebing Breksi yang telah mencatatkan pemasukan sebesar Rp 1,4 miliar, dan Puri Mataram yang berhasil mencapai Rp 400 juta. Selain itu, pertashop yang ada di wilayah tersebut mampu menjual hingga 1.000 liter setiap harinya.
Bapak Al Adib Burochmad, AP, Plt. Sekretaris Dinas PMK Sleman, juga menambahkan bahwa antara tahun 2024 hingga 2027, Kabupaten Sleman akan menerapkan reformasi dalam pengelolaan kalurahan. Reformasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari birokrasi kalurahan hingga peningkatan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan masyarakat dan pengelolaan keuangan kalurahan yang lebih baik.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan strategi antar daerah, demi menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih aspiratif, produktif, inovatif, dan akuntabel. Diharapkan, hasil studi banding ini dapat diimplementasikan di Jombang untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.
Penulis : Julek
