JOMBANG, Garda 21– Pemerintah Kabupaten Jombang berhasil mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024. Hal ini terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024 oleh Bupati Jombang, Warsubi, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, didampingi tiga wakil ketua DPRD, yakni Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari, dan M Syarif Hidayatullah. Acara juga dihadiri Wakil Bupati Salmanudin Tazid, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, Warsubi memaparkan capaian utama Pemkab Jombang di berbagai sektor pembangunan selama tahun 2024. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,67, naik 0,51 poin dari tahun sebelumnya (75,16).
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Jombang berjalan dengan baik dan terus mengalami kemajuan,” ujar Warsubi.
Selain itu, angka kemiskinan juga turun signifikan dari 9,15 persen pada tahun 2023 menjadi 8,60 persen pada tahun 2024, atau turun sebesar 0,55 poin. Kemiskinan ekstrem bahkan berhasil ditekan hingga mencapai angka 0 persen, berdasarkan data by name by address yang dimiliki pemerintah daerah.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023, TPT tercatat sebesar 4,66 persen, namun berhasil ditekan menjadi 3,75 persen pada tahun 2024, turun sebesar 0,91 poin.
“Berbagai kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten terbukti efektif dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Warsubi.
Namun, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengingatkan Pemkab untuk terus bekerja keras, terutama terkait menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Tahun 2024 mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,88 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 71,91 persen.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam ekonomi juga berkurang. Ke depan, kita perlu mengkaji secara mendalam permasalahan ini untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif,” ujar Hadi.
Capaian lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan **Indeks Good Governance (IGG), yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2024, nilai IGG Jombang mencapai 83,26, melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,91, atau tercapai 100,42 persen.
“Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Jombang telah berjalan sesuai arah yang diharapkan,” tambah Warsubi.
Dengan berbagai capaian positif ini, Pemerintah Kabupaten Jombang optimis bahwa pembangunan di masa mendatang akan terus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Julek
