Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
Dengan pencatatan Pokir dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI), setiap usulan punya jejak digital: siapa pengusul, tujuan pemanfaatan, dan aliran anggarannya. Mekanisme ini memperkecil peluang penyalahgunaan dana dan memperjelas tanggung jawab pihak-pihak terkait.
Hadi menambahkan bahwa implementasi Pokir yang baik mampu memperbaiki keseimbangan pemerintahan. “Ketika Pokir dikelola dengan benar, keputusan pembangunan menjadi lebih adil dan akomodatif,” ujarnya. Ia berharap seluruh elemen — legislatif, eksekutif, dan masyarakat — terus memperkuat komunikasi dan akuntabilitas sehingga setiap rupiah anggaran dapat membawa manfaat nyata bagi warga Jombang.
Penutup: Di tangan DPRD dan OPD yang bekerja selaras, Pokir bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan yang menegaskan bahwa pembangunan daerah efektif bila lahir dari dialog, bukti, dan pertanggungjawaban.
Penulis : Julek
Halaman : 1 2
